Indonesia perlu memperkuat diplomasi ekonomi dalam forum 20 negara-negara dengan ekonomi terkuat, G-20. Pasalnya, selama ini Indonesia dianggap memiliki inisiatif yang bagus namun tak diimbangi dengan penguatan posisi diplomasi ekonomi.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh pengajar Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Joko Susanto, M.Sc., Jumat (25/8).
“Kita punya inisiatif yang bagus tapi pada saat yang sama kita masih belum jelas posisinya,” tutur Joko dalam sarasehan bertajuk “Optimalisasi Pembangunan Daerah melalui Diplomasi Ekonomi Indonesia pada Forum G-20”.
“Indonesia is a big boy at the crossroads. Reformasi membawa kita pada persimpangan. Namun, pada aspek ekonomi, kita lebih menekankan pada scale dibandingkan effective power. Ini lebih memuat aspek politik dibandingkan kinerja ekonomi,” tambahnya.
Airlangga Pribadi Kusman, Ph.D., dalam forum yang sama, mengatakan ada sejumlah fenomena di Indonesia yang mendorong kalangan intelektual melakukan intervensi kebijakan terhadap pemerintah. Mengutip laporan Bank Dunia, problem ketimpangan di Indonesia menunjukkan harta separuh penduduk Indonesia setara dengan satu persen kelompok masyarakat.
Namun, pengajar Departemen Ilmu Politik FISIP memaparkan sejumlah persoalan akademis yang dihadapi kaum intelektual.
“Produksi karya ilmiah peneliti Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN. Publikasi internasional oleh peneliti Indonesia berada di peringkat 61 di bawah Malaysia, Singapura, dan Thailand,” terang doktor lulusan Universitas Murdoch, Australia.
Selain akademisi, sarasehan tersebut juga dihadiri oleh kalangan pemerintahan. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Pemkot Surabaya Wawan Windarto menyampaikan, pembangunan ruang-ruang publik adalah sebuah upaya Kota Pahlawan mensejajarkan diri dengan negara-negara anggota G-20.
“Pemkot Surabaya senantiasa membuat ruang terbuka untuk publik, misalnya dengan membuat taman aktif sebagai tempat masyarakat untuk berinteraksi dan bersosialisasi,” tutur Windarto.
Direktur Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Muhsin Syihab mengapresiasi pelaksanaan sarasehan yang diselenggarakan oleh lembaganya dan UNAIR.
Menurut Syihab, gagasan-gagasan yang disampaikan dalam sarasehan ini banyak memberi masukan konstruktif kepada Kemenlu RI.
“Analisis dari kelompok akademisi mengenai kekuatan dan kekurangan forum G-20 akan dijadikan sebagai rujukan untuk memanfaatkan peran Indonesia secara maksimal. Harapannya, kehadiran kami dapat menjadi stimulan dan inspirasi bagi mahasiswa FISIP UNAIR untuk membaca dan melakukan riset terkait G-20 dan relevansinya terhadap pembangunan di Indonesia,” pinta Syihab kepada sivitas akademika yang hadir di Aula Soetandyo FISIP UNAIR.
Sumber : http://news.unair.ac.id/2017/08/28/indonesia-perlu-memperkuat-diplomasi-ekonomi/
Fakultas Universitas Airlangga
- Fakultas Kedokteran UNAIR
- Fakultas Kedokteran Gigi UNAIR
- Fakultas Hukum UNAIR
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNAIR
- Fakultas Farmasi UNAIR
- Fakultas Kedokteran Hewan UNAIR
- Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UNAIR
- Fakultas Sains dan Teknologi UNAIR
- Fakultas Kesehatan Masyarakat UNAIR
- Fakultas Psikologi UNAIR
- Fakultas Ilmu Budaya UNAIR
- Fakultas Keperawatan UNAIR
- Fakultas Perikanan dan Kelautan UNAIR
- Fakultas Vokasi UNAIR
- Sekolah Pasca Sarjana UNAIR
Cari Artikel yang Sesuai dengan Penelitian Anda di :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar